Jalani Sidang di Tipikor Semarang, Dua Mantan Bos BKK Pringsurat Gunakan Dana 114 Miliar

tribunnews 11-02-19 22:37 nasional

Laporan Wartawan Tribun Jateng Rahdyan Trijoko Pamungkas TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Dua orang terdakwa sekaligus mantan petinggi BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung jalani sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (11/2/2019). Dua terdakwa tersebut Suharno mantan Direktur Utama PD BKK Pringsurat, dan Riyanto mantan Direktur PD BKK Pringsurat. Sidang dipimpin oleh majelis hakim Antonius Wiijantono dan empat hakim anggota Sulistiyono, Robert Pasaribu, Agoes Prijai, Kalimatul Jumroh. Surat dakwaan dibacakan tim jaksa penuntut umum Sabrul Iman, Hari, dan Arga Maraba secara bergantian. JPU menuturkan per tanggal 31 Desember 2017 PD BKK Pringsurat memproleh dana Rp 115,534 Miliar yang bersumber dari dana masyarakat (tabungan dan deposito), dana antar bank pasiva (ABP), dan dana lainnya. PD BKK Pringsurat Temanggung Cairkan Pengembalian Uang Nasabah Rp 3,376 Miliar "Tabungan masyarakat dari 9.924 nasabah yakni Rp 28,147 Miliar, deposito masyarakat (berjangka) dari 586 nasabah Rp 63,036 Miliar, dan simpanan yang diterima dalam bentuk berjangka Rp 17 Miliar," ujarnya. Hasil monitoring dan evaluasi triwulan I tahun 2017 diperoleh informasi bahwa terdapat laporan kinerja laba PD BKK Pringsurat merugi sebesar Rp 7 Miliar. Saat itu, pimpinan cabang dan KPO tidak bersedia membuat kredit atau piutang fiktif untuk mendongkrak pendapatan. "Sehingga kredit macet sebelumnya tiak dapat ditutup dan kolektibilitas menurun. Serta realisasi jumlah pendapatan relatif kecil sehingga PD BKK Pringsurat mengalami kerugian," jelasnya. Melihat hal tersebut, Dewan Pengawas memanggil kedua terdakwa untuk menjelaskan laporan keuangan yang merugi. Tanggal 26 Mei 2017, Dewan Pengawas bersama Wakil Bupati Temanggung, Kepala Bagian perekonomian, Ketua FPB BKK Jawa Tengah, dan tim Pokja PT BPR BKK Jateng melakukan peninjauan serta pembahasan mengenai capain kinerja PD BKK Pringsurat tidak kunjung membaik. "Guna memperoleh keyakinan terhadap penyajian laporan keuangan PD BKK Pringsurat dipertimbangkan untuk dilakukan audit khusus terhadap validitas kondisi kinerja keuangan PD BKK Pringsurat, karena informasi keuangan yang telah disampaikan tidak akuntabilitas penyajiannya," ujar dia. Berdasarkan laporan kondisi keuangan BKK Pringsurat total dana penyertaan modal pemerintah, dana masyarakat (tabungan dan deposito), dana antar bank pasiva, dan dana lainnya sebesar Rp 123,440 miliar. "Laporan Audit umum KAP Darsono and Budi Cahyono Santoso Nomor: 038/ID/KAP-DB/LAI/IV/2018 posisi kas PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2017tercatat hanya sebesar Rp 1.888 Milyar. Maka dana PD BKK Pringsurat sebesar Rp 121 Miliar perlu dilakukan rincian dan pertanggung jawaban oleh terdakwa," paparnya. Nasyifa Kaget Deposito Ratusan Juta Miliknya di PD BKK Pringsurat Raib, Tak Tercatat dalam Sistem Kedua terdakwa, lanjutnya, telah melakukan penempatan dana ( kelebihan likuiditas) PD BKK Pringsurat pada koperasi Intidana dalam bentuk ABA secara bertahap (debet/kredit) dengan total Rp 99 Miliar. Penempatan dana dilakukan dengan cara nasabah penabung yang menempatkan dananya ke PD BKK Pringsurat dalam bentuk cek dipindahkan ke Koperasi Intidana oleh terdakwa. Dana tersebut ditempatkan di Koperasi Intidana atas nama pribadi kedua terdakwa yang sebelumnya telah menjadi anggota. "Penempatan dana PD BKK Pringsurat pada koperasi Intidana sebesar Rp 99,331 Miliar. Terjadi kemacetan (dana tidak bisa diambil) karena koperasi intidana mengalami kesulitan likuiditas dengan total Rp 1,969 Miliyar," jelas dia. Jaksa mengatakan total penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan keruguian negara sebesar Rp 114,362 Miliar. Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 43 huruf h peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan perusahaan daerah badan kredit kecamatan di provinsi Jawa Tengah. "Kedua terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh lakukan, turut serta, memperkaya diri sendiri yang dapat menyebabkan kerugian negara," tuturnya. Atas perbuatannya kedua terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Pada dakwaan primair, terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana. Selain itu, terdakwa juga dijerat pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Mendengar dakwaan JPU, penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi. Sidang agenda eksepsi akan diselenggarakan Senin, pekan depan. (*)