Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 23 Miliar

radarsemarang 19-04-17 09:50 travel

MAGELANG Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Magelang menggandeng kader Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memperluas cakupan kepesertaan. Inovasi bersama pihak ketiga ini diyakini akan mencapai target kepesertaan semesta JKN pada 2019 mendatang, juga mengurai masalah tunggakan pembayaran iuran. Kader JKN-KIS merupakan Individu yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menjalankan sebagian fungsi sebagai penagih, pengumpul iuran, serta menerima pendaftaran peserta, kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Magelang Surmiyati. Ia mengakui, tantangan terbesar yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah rekrutmen peserta dan pengumpulan iuran kelompok pekerja informal. Adanya kerjasama dengan pihak lain, diharapkan menemukan metode kolekting yang baru. Tentunya, metode kolekting dengan pendekatan yang tepat bagi masyarakat yang memiliki berbagai macam karakteristik, imbuhnya. Dikatakan Surmiyati, jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang lebih dikenal dengan peserta mandiri di wilayah kerjanya sebanyak 124.014 jiwa, atau 9,02 persen dari total peserta. Sedangkan tingkat pembayaran iuran peserta mandiri sebesar 55,43 persen. Atau bisa dikatakan bahwa 44,57 persen peserta mandiri menunggak membayar iuran, yaitu sebesar Rp 23 miliar sampai dengan bulan Desember 2016, ungkapnya. Saat ini, pihaknya telah memiliki 11 kader JKN-KIS yang tersebar di beberapa kecamatan wilayah kerjanya. Yaitu Mertoyudan, Grabag, Secang, Mungkid, Tegalrejo, Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, Muntilan, Temanggung dan Parakan. Penentuan wilayah ini berdasarkan pada besaran tunggakan iuran PBPU, letak wilayah serta ketersediaan dan keterjangkauan tempat-tempat pembayaran. Kami berharap, para kader akan membantu dalam meningkatkan pembayaran iuran dan penambahan peserta, jelasnya. (put/ton)