Jateng Tak Ingin Seperti Papua

radarsemarang 23-07-15 10:40 umum

SEMARANG Mengantisipasi terulangnya kejadian di Tolikara, Papua, Jateng mendeklarasikan diri menjadi yang terdepan dalam perlawanan atas berbagai paham dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menyusul digelarnya acara Pernyataan Bersama Keamanan dan Ketertiban Bersama Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (22/7). Selain dihadiri sejumlah pimpinan daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, dalam deklarasi tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan agama. Di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, Forum Komunikasi Umat Agama (FKUB) Jateng, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jateng, serta perwakilan masing-masing agama yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan melalui deklarasi ini pihaknya mengecam segala tindakan yang berbentuk anarkis antaragama terjadi di provinsi ini. Hal tersebut menjadi respons atas insiden pembakaran masjid di Tolikara, Papua serta insiden perusakan Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Tlepok, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jateng yang terjadi beberapa waktu lalu. Apa pun kita mesti tegas. Maka menjaga toleransi ini menjadi sangat penting. Biar Jateng nggak ikut kecipratan (tertular), ungkapnya. Ganjar mengaku pasca kejadian di Purworejo, pihaknya telah meminta tokoh agama di dua kabupaten seperti Temanggung dan Surakarta untuk bertemu dan menyikapi bersama tindakan yang akan merusak nilai toleransi. Sebab di dua daerah tersebut beberapa waktu lalu diketahui pernah terjadi insiden yang melibatkan antarumat beragama. Terkait kejadian di Purworejo sudah ditangani oleh pihak majelis gereja dan aparat berwenang yakni kepolisian untuk mengusut tuntas. Saksi-saksi juga sudah ditanya oleh penegak hukum. Sekarang penyelidikan terus berjalan, terangnya. Sementara itu, Ketua FKUB Jawa Tengah, Mujahirin Thohir menegaskan bahwa ada dua skala yang ingin disampaikan dalam deklarasi tersebut. Dalam skala nasional, menurutnya, Jateng ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk melokalisasikan persoalan di Papua sebagai insiden khusus. Sehingga tidak berdampak kepada daerah lain. Untuk skala di Jateng, kasus di Papua menjadi pelajaran kita untuk selalu mengelola kedewasaaan beragama, pungkas dia. (fai/ric/ce1)