Pedagang Minta Plasa Digratiskan

radarsemarang 24-01-14 13:15 travel

TEMANGGUNGPerwakilan pedagang Plasa Temanggung (Wapesa) menuntut agar Pemkab Temanggung menggratiskan biaya bagi para pedagang untuk menempati kios yang telah dibangun sebagai pasar percontohan ini. Tuntutan tersebut oleh Wapesa telah disampaikan melalui Komisi C DPRD Temanggung dan pimpinan DPRD. Ketua Wapesa, Chibrodin mengatakan, proses pembongkaran Plasa Temanggung menjadi pasar perontohan telah rampung dikerjakan. Dalam waktu dekat, akan segera ditempati. Kami mendengar bahwa kios plasa akan segera ditempati gratis karena dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut adalah dana hibah dari Kementerian Perdagangan, katanya. Sifat dana hibah tersebut, terang Chibrodin, membawa konsekuensi bahwa penempatan kios dan los yang disediakan digratiskan bagi para pedagang. Sebab, untuk pembangunan tidak menggunakan anggaran milik daerah secara utuh. Kalau hibah seharusnya kami tidak diwajibkan membayar, terangnya. Wakil Ketua DPRD Temanggung, Tunggul Purnomo mengatakan pembangunan Plasa Temanggung menjadi pasar percontohan menghabiskan dana Rp 6 miliar. Dana tersebut diperoleh dari hibah Kementerian Perdagangan, tetapi hibah tersebut diambil dari APBN. Perlu diketahui bahwa dana bantuan diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang kewenangan penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ini wewenang bupati, tuturnya. Sebagai dana hibah, terang Tunggul, kewajiban pemerintah daerah juga memberikan dana pendampingan yang diambilkan dari APBD Kabupaten Temanggung. Dana dari APBD sebagian di antaranya dialokasikan untuk para pedagang membiayai kontrak kios. DPRD Kabupaten Temanggung sudah memberikan amanat kepada Bupati Temanggung melalui Perda No. 13 tahun 2012 dalam pasal 16 yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengajukan keringanan atau bahkan pembebasan kepada bupati. Sudah ada perda, nanti kami fasilitasi untuk menyelesaikan melalui perda tersebut, tuturnya. Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan memanggil eksekutif untuk membahas tentang aspirasi yang diusung oleh Wapesa. Sebab, kebijakan penuh terhadap penanganan teknis berada pada lembaga eksekutif. Sekecil apapun kepentingan masyarakat adalah kepentingan kami juga, tandasnya. (zah/lis)