Iqbal Ajukan Gugatan ke MA

tribunnews 09-07-18 06:06 nasional

TRIBUNJATENG.COM , SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak untuk turut maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20/2018.Keputusan itupun menuai pro-kontra dari berbagai kalangan, termasuk penyelenggara negara, meski pada akhirnya Kemenkumham secara resmi mengundangkan peraturan itu pada Selasa (3/7) malam lalu. Lantaran PKPU itu, tak sedikit eks napi korupsi yang terancam gagal menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) pada pileg 2019. Di antaranya Ketua Harian DPD I Partai Golkar Jateng, Iqbal Wibisono. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-Inside-MediumRectangle'); }); Iqbal merupakan caleg terpilih untuk DPR periode 2014-2019 dari Dapil VI Jateng, yang gagal dilantik lantaran terjerat kasus korupsi pemotongan dana bantuan peningkatan pendidikan Jateng tahun anggaran 2008, untuk daerah Wonosobo. Dalam perkara itu, oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Iqbal dinyakan bersalah dan divonis pidana satu tahun penjara dipotong masa tahanan. var unruly = window.unruly || {};unruly.native = unruly.native || {};unruly.native.siteId = 1082418; Iqbal menyatakan, PKPU No. 20/2018 telah melanggar perundangan di atasnya, yakni UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 42/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang memperbolehkan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg. Lantaran hal itu, PKPU 20/2018 secara otomatis dinilai melanggar hak asasi manusi (HAM), karena mengebiri hak politik seseorang. "Mestinya, pelarangan itu kewenangan pengadilan, atau karena memang ketentuan undang-undang. Pengadilan tidak mencabut hak politik kami, perundangan juga memperbolehkan eks napi menjadi caleg," ucapnya, kepada Tribun Jateng, akhir pekan lalu. Iqbal merasa kecewa dengan kredibilitas dan kinerja para komisioner KPU yang membidani lahirnya aturan itu. Menurut dia, para komisioner KPU disumpah untuk mejadi pelaksana pemilu yang bersih dan kredibel, serta menengakkan undang-undang. Bukan malah membuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang."KPU tak bijaksana dan berlebihan," kata mantan anggota DPRD Jateng itu. Tak ingin hak politiknya untuk kembali berkiprah di legislatif tercabut begitu saja, Iqbal pun berencana menggungat PKPU No. 20/2018 ke Mahkamah Agung (MA). Ia bersama sejumlah politisi lain yang bernasib serupa telah melakukan konsolidasi dan menyatukan langkah. "Sudah pasti kami melawan. Bersama kawan-kawan lain kami akan menggugat itu ke MA. Rencananya besok Senin (hari ini-Red) gugatan sudah masuk," tutur politisi kelahiran Temanggung itu. Benteng terakhir Iqbal optimistis, MA akan mengabulkan gugatannya. Sebab, ia yakin MA merupakan benteng terakhir untuk para pencari keadilan. Ia pun berkeyakinan MA akan segera memutus gugatan itu, guna menyesuaikan dengan tahapan pileg 2019. "MA pasti mengikuti proses ini. Putusan MA nanti harus dipatuhi semua pihak," tandasnya. Senada diungkapkan politis Partai Amanat Nasional (PAN), A Djunaidi, yang berencana maju bertarung untuk pemilihan anggota legisatif Kota Semarang. "Terjun di dunia politik itu adalah seni. Di sana kita mengelola kebijakan, kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat banyak yang mendorong saya untuk kembali maju ke legislatif," tuturnya.I a merupakan anggota legislatif KOta Semarang periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. Pada Maret 2014, Djunaidi dan beberapa anggota legislatif Kota Semarang periode 1999-2004 lain, dijatuhui hukuman satu tahun penjara, lantaran terjerat kasus korupsi asuransi fiktif. Tak hanya Djunaidi, kasus asuransi fiktif bernilai sekitar Rp 1,7 miliar itu menjerat hampir seluruh anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004. Tetapi, kasus itu ditangani secara terpisah dan terbagi dalam beberapa kelompok. Hingga saat ini, Djunaidi tak merasa bersalah. Sebab, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ia telah sepenuhnya mengembalikan uang yang diterima, yaitu sekitar Rp 36 juta. "Beberapa anggota (DPRD-Red) lain yang juga terjerat kasus sama, tapi dalam berkas perkara berbeda, ada yang proses sampai kasasi dan mereka dinyatakan tak bersalah," ucapnya. Akan tetapi, Djunaidi menuturkan, meski yakin tak merasa bersalah, ia tak memilih menempuh proses hukum lebih lanjut dengan berbagai pertimbangan. "Di antaranya, karena saya merasa proses hukum lebih lanjut akan banyak memakan waktu dan tenaga," tuturnya. Sebagai eks napi kasus korupsi, Djunaidi merasa PKPU No. 20/2018 telah melampaui batas, karena telah menghilangkan kesempatannya beserta banyak politisi lain untuk kembali berkiprah di ranah legislatif. (tim)