OPINI: Pancasila Jimat Kerukunan

tribunnews 05-06-18 12:51 nasional

Oleh Hamidulloh Ibda Dosen dan Kaprodi Pendidikan Guru MI (PGMI) STAINU Temanggung TRIBUNJATENG.COM - Pancasila sebagai jimat kerukunan bangsa harus melandasi semua kegiatan masyarakat. Dari sejarah, filsafat, dasar hukum, dan realitas sosial, Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-Inside-MediumRectangle'); }); Pancasila merangkul semua suku, agama, ras, antargolongan (SARA) tanpa menyembelih hak asasi kelompok tertentu. Pancasila milik semua, bukan milik pemerintah dan kelompok tertentu. Menjaga dan menggerakkanya menjadi tugas bersama, bukan hanya pemerintah. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merayakannya dengan rangkaian Bulan Pancasila pada 1 Juni-18 Agustus 2018. Peringatan Bulan Pancasila tahun ini bertajuk Kita Pancasila; Bersatu, Berbagi menjadi pemantik kerukunan. var unruly = window.unruly || {};unruly.native = unruly.native || {};unruly.native.siteId = 1082418; Nadjib (2013) menegaskan Pancasila lebih unggul dari Magna Carta (Piagam Besar) di Inggris (1215) dan Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776). Artinya, meski Pancasila umurnya baru 73 tahun, namun terbukti menjaga kerukunan dan perdamaian. Di era milenial, Pancasila harus dihayati dengan nilai-nilai lokal yang berhubungan dengan Tuhan, alam, dan manusia. Konsep ini hampir semua agama, suku, dan kelompok di Nusantara ini menyetujuinya. Semua itu bisa digerakkan melalui pemanfaatan media siber, media sosial, dan layanan pesan (WA, BBM, Line) sebagai wahana kaum muda saat ini. Adanya radikalisme dan terorisme terjadi menjadi pekerjaan bersama untuk menuntaskannya. Tak hanya terorisme seperti di Surabaya, Wonocolo, Sidoarjo, Riau kemarin, namun faham radikal dan anti-Pancasila masuk dalam pendidikan. Setara Institute (2016) menyimpulkan 35,7% siswa terjangkiti faham intoleran dalam tataran pemikiran, 2,4% persen pada sikap intoleran dalam tindakan dan perkataan, serta 0,3% berpotensi menjadi teroris. BIN mencatat ada 39% mahasiswa perguruan tinggi terpapar faham radikalisme (MI, 30/5/2018). Tiga dosen ITS dipecat karena menyebarkan faham radikal (Tribunnews.com, 16/5/2018). Ada juga sejumlah dosen di perguruan tinggi negeri masih proses penyelidikan dan persidang karena diduga mendukung faham radikal. Pola penyebaran radikalisme sekarang juga menyasar ke dalam keluarga dengan bukti pelaku bom di Surabaya kemarin. Artinya, penyemaian Pancasila di keluarga dan sekolah harus dikuatkan. Tiga Rumus Kerukunan Sebelum terlambat, harus ada solusi jitu memutus mata rantainya secara preventif lewat pendidikan. Pemutusan itu bisa melalui tri sentra pendidikan (keluarga, sekolah, masyarakat) untuk mengajarkan Pancasila sebagai jimat kerukunan dan perdamaian. Islam mengajarkan untuk menciptakan kemesraan pada tiga elemen. Mulai hablumminallah (hubungan dengan Allah), hablumminannas (hubungan sesama manusia), dan hablumminallam (hubungan dengan alam). Islam memiliki rumus tri ukhuwah Islam yang bisa diterapkan. Pertama, ukhuwah islamiyah, persaudaraan berupa kasih sayang, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara se-akidah (Islam). Kedua, ukhuwah basyariyah,persaudaraan pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan lainnya. Ketiga, ukhuwah wathaniyah, persaudaraan diikat jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, budaya dan elemen lain. Mukti Ali (1923-2004) merumuskan tiga kunci kerukunan. Pertama, rukun antarumat seagama. Kedua, rukun antarumat beragama. Ketiga, rukun antarumat beragama dengan pemerintah. Di Sunda, ada ajaran Tri Tangtu yaitu cara berpikir masyarakat tradisional Sunda. Tri Tangtu dari bahasa Sunda, di mana kata tri atau tilu berarti tiga dan tangtu artinya pasti atau tentu. Tiga ajaran kearifan itu adalah ajiluhung (hubungan dengan Tuhan), aju kumara (hubungan manusia), aji wiwaha (hubungan dengan alam) yang bisa menguatkan Pancasila (Sumardjo, 2010: 58). Di Bali, ada ajaran Tri Hita Karana berasal dari kata Tri (tiga), Hita (kebahagiaan), dan Karana (penyebab). Tri Hita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan, yaitu sang hyang karana, manusia, dan bhuana yang intinya menciptakan kemesraan hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Di Fak Fak Papua ada ajaran Satu Tungku Tiga Batu. Ajaran ini menjadi doktrin rakyat Papua untuk menjaga kerukunan umat beragama (Latif, 2017). Meskipun berbeda tetapi tetap satu. Mereka, di sana bisa menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup, mulai penghormatan tinggi terhadap pentingnya kerukunan hidup antarumat beragama yang ada di daerah itu, yakni Islam, Kristen, dan Katolik. Di Lombok, ada ajaran Watu Telu yang tidak terlepas dari filosofi masyarakat adat Bayan. Ajaran ini mengajak manusia berpegang teguh pada tiga unsur atau keyakinan, yakni hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam. Jimat Kerukunan Konsep kemesraan dengan ruh Pancasila ini harus digerakkan untuk melahirkan gotong-royong, persatuan, kerukunan, dan perdamaian. Jika jimat kemesraan ini digaungkan, maka Indonesia damai dan bebas radikalisme bukan mimpi. Kita harus menghayati agama dengan melihat realitas sosial. Agama bukan masalah doktriner, namun erat dengan realitas sosial dan budaya. Di situlah letak Islam rahmat bagi semua alam yang hakikatnya senafas dengan Pancasila. Rumus kerukunan ini harus dihayati dan diamalkan. Munculnya kekerasan atasnama agama lahir dari pemahaman dan doktrin jihad keliru. Pancasila harus dipahami sebagai konsep tertinggi untuk menciptakan kerukunan. Dalam Pancasila, ada lima sila yang menjadi jimad kerukunan yang sesuai prinsip dan substansi Islam. Mulai ketuhanan (uluhiyah), kemanusiaan (insaniyah), persatuan (ukhuwah), kerakyatan (raiyah) dan keadilan (al-adalah). Jika jimad di atas dijaga dan digerakkan, Indonesia akan damai, rukun dalam bingkai kebhinekaan. Pancasila lahir dengan spirit bernegara, beragama, berbudaya, dan berkemanusiaan di Nusantara ini. Menjaganya, tak cukup saat tahun politik 2018, 2019, namun selamanya. Jika kita anti-Pancasila, apa pantas kita hidup di Indonesia? (*)