Diturunkan Sendiri Atau 'Disikat' Satpol PP

krjogja 13-03-18 22:15 nasional

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Temanggung meminta pada paslon, partai politik dan relawan untuk menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang telah dipasang sebab menyalahi aturan. Apk itu selanjutnya dapat dipasang di rumah paslon dan sekretariat parpol ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa. "Jadi APK yang kini terpasang itu menyalahi aturan, harus ditertibkan dan diganti dengan APK yang resmi, titik pemasangan juga ditempat yang diperbolehkan," kata Komisioner KPU Temanggung Divisi Hukum Yami Blumut, Selasa (13/3/2018). Disampaikan, KPU, Panwas, Paslon dan Parpol sudah melakukan rapat koordinasi untuk membahas APK yang sudah berdiri tersebut. Hasilnya adalah pemasang untuk menurunkannya sendiri dengan batas waktu tanggal 15 Maret 2018. Jika tetap terpasang akan diturunkan oleh KPU, Satpol PP dan kepolisian serta Panwas setempat. "Lebih baik diturunkan sendiri, dari pada ditertibkan petugas," katanya. Dikatakan telah ada aturan terkait materi, desain, ukuran dan bentuk APK Pilkada. Semua harus atas keputusan atau ketetapan KPU. KPU sendiri menfasilitasi pengadaan APK tersebut dengan dibiayai negara. Sehingga yang tidak sesuai aturan dan tidak ada persetujuan KPU itu menyalahi aturan. Termasuk titik-titik pemasangannya. Ketua Panwaslu Kabupaten Temanggung, Sam Baehaqi mengatakan Panwaskab Temanggung telah merekomendasikan sedikitnya 108 APK yang harus ditertibkan pada KPU Temanggung. Pelanggarannya, adalah pada desain, materi, ukuran, dan titik pemasangan. "Ada APK yang dipasang di tiang telphon, tiang listrik, pohon ayoman dan ada yang memajang foto presiden. Ini tidak boleh," katanya. Dia mengatakan sesuai kesepakatan terakhir tanggal 15 Maret harus sudah diturunkan oleh paslon, parpol dan relawan. Jika tidak juga diturunkan Panwas siap untuk menurunkannya. " Kami berharap peserta pemilu memberikan pendidikan politik yang baik pada warga," katanya. (Osy)