Laporan Keuangan Desa Gunakan Aplikasi OM SPAN

krjogja 13-11-17 23:40 nasional

TEMANGGUNG (KRjogja.com) Transfer dana desa tahap dua di Kabupaten Temanggung dipastikan terlambat sebagai dampak belum selesainya laporan keuangan menggunakan online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (On Span). Pencairan dana desa tahap 2 ini agak terlambat karena sekarang saja sudah bulan November. Saat ini prosesnya masih di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) untuk menggunakan aplikasi OM SPAN yang diterbitkan KPPN, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono, Senin (13/11). Dia mengatakan aplikasi OM SPAN adalah aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan internet dalam melakukan monitoring transaksi ON SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Agus mengatakan desa-desa harus membuat laporan penggunaan dana desa tahap pertama. Laporan yang harus diserahkan meliputi laporan keuangan, laporan fisik beserta foto-foto realisasi penggunaan dana sejak dari nol hingga 50 persen. Semua laporan tersebut dikirim melalui email ke DPPKAD. Pihak DPPKAD lah yang akan mengedit laporan, lalu meneruskannya ke KPPN Magelang. Sejumlah 266 desa sudah menyetorkan laporan penggunaan dana desa tahap pertama, tinggal masuk ke aplikasi OM SPAN saja. Kalau proses ini sudah selesai, barulah dana bisa masuk ke rekening kas daerah, dan maksimal satu pekan sudah ditransfer ke rekening kas desa, katanya. Dia mengatakan untuk kegiatan pembangunan fisik dari penggunaan dana desa tahap pertama, hingga saat ini sudah mencapai 80 persen. Karenanya tinggal menyelesaikan 20 persen sembari merampungkan pembayaran pada penyedia jasa dan tenaga kerja. Pembayaran ini akan menggunakan dana desa tahap kedua. Tapi ini memang tahap dua telat karena pengajuan dari desa semula juga telat. Waktu yang tahap 1, cairnya juga baru Bulan Juni, harusnya bulan Juli sudah langsung dilaksanakan pengerjaannya, sehingga Oktober sudah bisa mencairkan tahap 2. Tapi waktu itu semua dokumen belum lengkap, jadi telat, katanya. Agus memastikan keterlambatan pencairan dana desa tahap 2 ini tidak akan berpengaruh seperti mendapatkan sanksi karena adanya keterlambatan ini. Sebab begitu dicairkan dana tahap dua, hanya untuk membayar kekurangan pembayaran pada penyedia jasa dan membayar tenaga kerja. "Pembayaran itu bisa dilakukan pada Desember," katanya Camat Tembarak, Adi Pitoko, mengatakan, dari total 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tembarak, hingga saat ini baru satu desa saja yang masih dalam proses menyelesaikan laporan. Desa-desa lainnya sudah menyetorkan laporan ke Bapermades dan hanya tinggal melengkapi saja. Pembangunan fisik juga sudah hampir selesai dilakukan. (Osy)