Penyerapan Dana Desa Hanya Penuhi Standar Formal Saja

jawapos 02-09-17 19:40 ekonomi

JawaPos.com - Dana desa yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah ternyata tidak dioptimalkan penyerapannya. Jika digunakan namun itu hanya sekadar memenuhi standar formalitas saja. Parahnya lagi ada pihak pemerintahan desa merasa terbebani dengan adanya desa tersebut. Sebab mereka dituntut memberikan laporan seperti instansi pemeritah, sedangkan dukungan sumber daya manusianya (SDM) tidak memumpuni. Ketua DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM-RI), M Al Khadziq menilai realisasi dana desa miskin kreatifitas. Selama ini hanya dilaksanakan sebatas memenuhi standar formal pelaksanaan program. Menurutnya, aparat desa dalam merealisasikan dana desa kurang memikirkan unsur kemanfaatan dan unsur pemberdayaan masyarakat sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal. Sebab antara satu desa dengan desa yang lainnya memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Ketika saya turun turun ke desa-desa di kampung saya, Temanggung, Jateng, saya jumpai banyak yang menganggap dana desa sebagai beban. Bukan sebagai berkah yang harus disyukuri masyarakat setempat, kata M Al Khadziq di Jakarta, Sabtu (2/9), Dianggapnya dana desa sebagai beban, karena peruntukannya sudah ditentukan secara ketat oleh pemerintah pusat. Selain itu standar pelaporan juga sangat ketat, seperti layaknya laporan satuan kerja di instansi pemerintah daerah. Di dinas-dinas Pemda sumber daya manusianya banyak dan berpendidikan tinggi, tapi aparat desa kan terbatas mereka, bahkan banyak yang hanya lulusan SMP, kata pria yang biasa disapa Mas Hadik ini. Di sisi lain, dia tidak setuju jika aparat desa terlalu diberi kelonggaran dalam merealisasikan dana desa. Jika terlalu longgar pengawasan dan pemanfaatannya maka akan memicu terjadinya penyimpangan baru. Al Khadziq yang sedang sosialisasi untuk maju sebagai calon Bupati Temanggung di Pilkada 2018 ini, menilai program dana desa tidak berjalan maksimal karena aparat yang menjadi ujung tombak realisasi dana itu diliputi rasa ketakutan terseret kasus hukum. Sejatinya, sambung dia, agar tidak adanya rasa ketakutan ini, maka diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), agar bisa memberikan penguatan dan perlindungan kepada aparat desa agar dapat bekerja dengan tenang melaksanakan program-program dengan penuh kreatif.(iil/JPC)