PTM 100 Persen di Temanggung Terkendala Kewajiban Prokes. Merujuk SKB 4 Menteri

magelangekspres 14-01-22 07:00 nasional

MAGELANGEKSPRES.COM, TEMANGGUNG Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, Temanggung seharusnya sudah bisa menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Namun untuk saat ini masih belum dijalankan karena mengingat pelaksanaan PTM 100 masih tetap wajib menjalankan protokol kesehatan. Untuk saat ini belum kami terapkan 100 persen, masih dilakukan PTM terbatas, kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo, Kamis (13/1). Temanggung sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan PTM 100 persen dengan beberapa kriteria, antara lain daerah yang sudah level 1 dan level 2, kemudian capaian vaksinasi masyarakat umum 80 persen dan lansia 50 persen termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Agus menyampaikan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Temanggung cakupan vaksinasinya sudah lebih 90 persen, kemudian untuk anak-anak tingkat SMP sudah semua vaksin. Sekarang baru kami kejar vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun atau usia SD yang kini pelaksanaannya sudah mendekati 40 persen, katanya. Namun demikian, katanya karena SKB empat menteri tersebut masih mensyaratkan protokol kesehatan dengan ketat, salah satunya pelaksanaan PTM wajib menjaga jarak antarbangku minimal satu meter, maka PTM 100 persen belum bisa dilakukan. Menurut dia hal tersebut belum bisa dipenuhi karena ruangan kelas sudah ditentukan maksimal 89 meter persegi, kalau ada anak 32 siswa setiap kelas maka tidak memungkinkan karena satu ruang paling hanya cukup untuk 20-25 siswa. Oleh karena itu, kebijakan yang mungkin kami ambil adalah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, katanya. Namun, katanya yang berubah nanti jumlah jam pelajarannya menjadi 6 jam pelajaran tidak lagi untuk PAUD hanya 2 jam, SD 3 jam dan SMP 4 jam. Insyaallah nanti semuanya 6 jam pelajaran penuh dan ini yang harus disikapi masing-masing satuan pendidikan untuk mengatur secara mandiri bagaimana siswa kemudian bisa masuk secara bergiliran, katanya. (set)