Kades Diminta Tidak Takut Menggunakan Dana Desa

antarajateng 24-08-17 18:36 lain-lain

Temanggung, ANTARA JATENG - Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, F Juwariyah meminta para kepala desa di daerah ini agar tidak takut dan ragu dalam menggunakan anggaran dana desa. "Kami siap memberikan pengawalan hukum agar pemanfaatan dana desa berjalan sesuai ketentuan sehingga para kepala desa tidak tersandung masalah hukum," katanya di Temanggung, Kamis. Ia mengatakan hal tersebut dalam sosialisasi dana desa dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam rangka mengawal dan mengamankan implementasi dana desa di aula rumah dinas Bupati Temanggung, kompleks Pendopo Pengayoman Temanggung. Hadir dalam acara tersebut Bupati Temanggung Bambang Sukarno, Kepala Inspektorat Cuk Sugiarso, Asisten Pemerintahan Suyono dan pejabat terkait serta diikuti para camat dan para kepala desa se Kabupaten Temanggung. Kajari mengatakan dana desa diberikan pemerintah bertujuan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang di desa agar semakin maju dan berkembang dengan sasaran akhir terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu selaras dengan program Pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo yang menjalankan program pembangunan dari pinggiran yakni dari desa. Ia meminta para kepala desa agar mempelajari dan memahami aturan tentang pengelolaan dana desa. Hal itu mutlak dilakukan supaya dana desa dapat dikelola secara baik dan benar sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berimplikasi hukum. Menurut dia dana desa yang diterima setiap desa rata-rata Rp1 miliar mesti dikelola dengan baik agar tepat sasaran guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan dana desa harus tetap dilanjutkan karena bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan di desa. Persoalannya masih ada yang kurang baik, diperbaiki pengawasan, penyaluran dan pemanfaatan penggunaannya. "Para Kades harus hati-hati dalam memanfaatkan dana desa yang merupakan uang negara sesuai aturan supaya aman tidak terjadi penyimpangan. Maka dari itu pelajari dan pahami aturan-aturannya. Jika sampai ada penyimpangan maka otomatis akan menjadi persoalan hukum yang tidak menutup kemungkinan menjadi kasus korupsi," katanya. Ia mengatakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa, pihak Kejaksaan siap memberikan pengawalan hukum kepada Pemerintah Desa . Pengawalan hukum akan dilakukan oleh TP4 mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan secara gratis. Oleh karena itu kepada desa-desa yang menginginkan pengawalan diharapkan untuk mendaftarkan secara formal ke Kejaksaan Negeri Temanggung. Terkait dengan keluhan para kepala desa yang sering didatangi sejumlah oknum yang mencari-cari kesalahan atas pengelolaan dana desa yang ujung-ujungnya minta uang, Kajari meminta kades agar berani menolaknya. "Bila oknum tersebut mengaku pegawai kejaksaan silakan untuk dilaporkan, bila memang terbukti maka oknum yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan," katanya. Bupati Temanggung Bambang Sukarno mengatakan para kepala desa di Kabupaten Temanggung siap untuk mengelola dan memanfaatkan dana desa yang diterima. Ia mengatakan pengelolaan dan pemanfaatan tentunya berdasar aturan hukum supaya tidak menyimpang sehingga dana desa benar-benar termanfaatkan untuk berbagai keperluan pemerintahan dan pembangunan guna memajukan desa. "Dengan berpedoman pada aturan hukum niscaya para kepala desa bisa selamat dalam menjalankan tugas tidak tersangkut perkara korupsi," katanya. Ia menuturkan Jika kepala desa mengalami keraguan atau ada permasalahan terkait penggunaan dana desa silakan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan.