Gedung Miring dan Sekolah Pelosok

tribunnews 23-08-17 08:42 nasional

Opini ditulis oleh Thoriq Tri Prabowo, Alumnus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, tinggal di Temanggung TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Memiliki tempat kerja yang megah dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap ialah impian setiap orang, tidak terkecuali para pejabat yang sering diasosiasikan dengan fasilitas mewah. Baru-baru ini salah satu lembaga tinggi negara meluncurkan wacana untuk memperbaiki gedungnya yang konon sudah miring sekitar tujuh derajat. Wacana tersebut mencuat dan langsung mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Para pejabat yang bekerja di dalamnya berargumen bahwa miringnya gedung akan mengkhawatirkan keselamatan mereka, sedangkan masyarakat berpendapat bahwa pembagunan tersebut tidaklah sesuatu yang mendesak. Hal tersebut justru menjadi ironi, di tengah minimnya prestasi para pejabat dan banyaknya kasus kontroversial, kini mereka menginginkan peningkatan fasilitas kerja. Hal tersebut tentu sangat kontraproduktif, dan bisa dikatagorikan sebagai suatu pemborosan. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-Inside-MediumRectangle'); }); Wacana pembangunan gedung miring tersebut adalah ironi, pasalnya di tengah lesunya ekonomi negara para pejabat justru menuntut kenaikan fasilitas. Banyaknya target pekerjaan yang tidak tercapai juga menambah daftar panjang alasan masyarakat menolak pembangunan gedung tersebut. Maka tidak mengherankan apabila penolakan demi penolakan oleh masyarakat terdengar baik di media massa, maupun media sosial. Pembangunan gedung tersebut menjadi miris ketika kita menengok sejenak ke sekolah yang berada di pelosok negeri. Sekolah yang berada di pelosok negeri khususnya pedesaan, baik yang berstatus negeri ataupun swasta tentu memiliki tujuan mulia, yaitu mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tujuan mulia tersebut patut menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pejabat Negara. Namun sayangnya banyak sekolah yang kondisinya memperihatinkan, sudah bukan miring lagi, tetapi sudah reot dan nyaris roboh. Tidak hanya fisik sekolahnya, melainkan sumber daya pengajarnya yang juga kurang diperhatikan. Mereka jarang sekali menjadi prioritas, sementara mereka jelas adanya bahkan seringkali menyuarakan keluhannya melalui karya tulis serta aksi demonstrasi di jalan. Bayangkan saja, berapa sekolah dan guru di pelosok yang bisa dibantu dengan menggunakan uang pembangunan gedung lembaga Negara yang konon memerlukan ongkos triliyunan rupiah? Prioritas ialah jawabannya. Para pejabat diharapkan untuk rela bersabar sejenak dan menghibahkan sedikit kenyamanannya untuk memprioritaskan para generasi penerus bangsa. Masalah keamanan Penolakan masyarakat terhadap wacana pembangunan gedung tersebut bukan lantas masyarakat mengabaikan keselamatan kerja para pejabatnya. Sebenarnya mudah saja, jika para pejabat berargumen bahwa gedung yang ditempatinya sudah miring maka hal tersebut tinggal dibuktikan oleh hasil kajian para ahli. Jika gedung tersebut memang sudah tidak aman untuk bekerja secara tinjauan ergonomis, maka pembangunan tersebut tentu sah-sah saja. Namun jika hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki dari gedung mewah tersebut, maka para pejabat harus rela mengakhiri mimpinya untuk memiliki gedung baru. Masalah keamanan tentu tidak hanya berlaku untuk para pejabat saja. Di sekolah yang nyaris roboh, keselamatan anak-anak dan guru juga dipertaruhkan demi tujuan mulia. Prestasi-prestasi juga tidak jarang muncul dari pelosok, maka tidak berlebihan rasanya jika mengutamakan keselamatan siswa dan guru di sekolah ketimbang pembangunan lain yang kurang dirasakan secara langsung oleh masyarakat manfaatnya. Sebelum menuntut kenaikan fasilitas akan lebih baik jika para pejabat berintrospeksi tentang apa yang sudah mereka berikan untuk bangsa dan negara. Sedangkan anak-anak dan guru-guru di pelosok yang tengah berjuang mencerdaskan bangsa harus mulai diperhatikan, terutama keselamatan mereka yang terancam setiap saat karena kondisi bangunan sekolah yang memang benar-benar rusak parah. Memprioritaskan pembangunan kepada pihak yang lebih membutuhkan adalah salah satu bentuk keberpihakan pejabat kepada masyarakat. (tribunjateng/cetak)