Untuk yang ke-19, Pemkab Temanggung Terima Plakat Opini WTP dari Kemenkeu

magelangekspres 12-10-21 12:49 nasional

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.COM Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang menyerahkan sertifikat dan plakat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan atas kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 di Ruang Gajah Senin, Senin (11/10). Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan, opini WTP yang diterima oleh Pemkab Temanggung ini adalah yang ke-9. Penghargaan ini adalah bukti kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Temanggung dalam menjalankan roda pemerintahan dan penggunaan anggaran. Bupati mengatakan, selama ini KPPN telah memberikan bimbingan terbaik bagi Pemkab Temanggung, sehingga penghargaan yang diraih ini juga menjadi penyemangat dalam memberikan layanan terbaik. Kami sangat berterima kasih pada KPPN, raihan WTP juga atas bimbingan, kerjasama dan atensinya diberikan selama ini, ungkapnya. Diharapkan tahun-tahun mendatang juga meraih opini WTP lagi, dan semua program yang dirancang dapat dilaksanakan dan kemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Disampaikan Pemkab Temanggung tetap komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai regulasi, tercipta pemerintahan yang bersih melayani untuk keperluan terbaik masyarakat. Meski dalam pandemi Covid-19, pembangunan tetap berjalan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujarnya. Sementara itu Kepala KPPN Magelang Nurhidayat mengatakan, Kabupaten Temanggung telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan dan plakat WTP Penyerahan piagam dan plakat WTP yang dilakukan adalah memenuhi permintaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku pihak yang bertugas melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Piagam yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk yang ke sembilan kalinya, bebernya. Dia mengatakan opini WTP diberikan karena LKPD Pemda Temanggung telah memenuhi kriteria WTP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Disampaikan KPPN Magelang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah mempunyai tugas antara menyalurkan dana APBN. Tahun 2021 KPPN Magelang mengelola pagu anggaran sebesar Rp2,7 triliun lebih bagi 85 satuan kerja kementerian/lembaga, DAK fisik untuk 29 bidang/48 subbidang. Selain itu dana desa untuk 633 desa serta bantuan langsung tunai (BLT) bagi 27.878 keluarga penerima mantaat (KPM), kata dia. Dia mengatakan wilayah pembayaran KPPN Magelang meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung Khusus untuk Kabupaten Temanggung, Nurhidayat melaporkan perbandingan pagu dengan realisasi yaitu DAK Fisik Kabupaten Temanggung sampai dengan 11 Oktober 2021 baru salur Rp25.84 miliar atau 18.88 persen dari pagu Rp150,66 miliar. (set)