Bila Melanggar Serahkan pada Polisi, Pemkab Temanggung Tidak Berwenang Terbitkan Izin Penambangan

magelangekspres 13-01-21 02:08 nasional

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG Pemerintah Kabupaten Temanggung menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, bilamana ditemukan pelanggaran aktivitas penambangan galian C yang ada di Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung. Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan, aktivitas penambangan galian C yang dilakukan oleh sekelompok orang di Desa Kwadungan Jurang, menimbulkan reaksi dari masyarakat dan kelompok kepemudaan di Kecamatan Kledung. Mereka berbondong-bondong menuju lokasi penambangan untuk memprotes aktivitas penambangan galian C di lokasi tersebut. Kami memohon kepada Aparat Kepolisian Temanggung untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku, bilamana memang ada kesalahan dalam aktivitas galian C tersebut,kata Bupatiusai pelantikan pejabat eselon II di Pendopo Pengayoman, Selasa (12/1). Berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung, bahwa aktivitas penambangan pasir di lokasi tersebut tidak mengantongi izin dari Pemkab Temanggung. Bupati menjelaskan, izin dari galian C menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang sudah mulai diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, kewenangan memberikan izin untuk aktivitas penambangan ada pada pemerintah pusat. Pemkab tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan izin aktivitas penambangan,tukas Bupati. Baca Juga Kasus Cabai Dicat, Bupati Temanggung Minta Petani Dibina Menurut Bupati, pemerintah daerah hanya mempunyai kewenangan untuk penetapan lahan di setiap daerah melalui peraturan daerah (Perda). Sedangkan lokasi penambangan pasir di Desa Kwadungan Jurang yang berada di lereng Gunung Sindoro itu bukan merupakan wilayah pertambangan. Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW, kawasan tersebut adalah kawan sawah bukan irigasi yang diperbolehkan di lokasi itu adalah kegiatan pertanian sedangkan kegiatan lainnya tidak diperbolehkan, jelas Bupati. Diakhir pekan kemarin, pasca masyarakat dan organisasi kelompok kepemudaan melakukan penutupan, pihaknya sudah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengecekan dan pemantauan lokasi. Masih ada dua alat berat, hari Senin kemarin juga kembali melakukan pengecekan kedua alat berat itu juga masih ada dilokasi, tuturnya. Mendapatkan laporan dari masyarakat disekitar lokasi penambangan, bahwa masih ada aktivitas penambangan pada malam hari, setelah diprotes oleh masyarakat di sekitar lokasi.(set)