Dinkes Sebut Demo Omnibus Law Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kota Semarang

tribunnews 18-10-20 16:47 nasional

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang menyebut menemukan klaster demo yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh kalangan buruh dan mahasiswa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moh Abdul Hakam mengatakan, ada 11 orang yang dinyatakan positif Covid-19 pada klaster tersebut. Sepuluh orang merupakan pendemo dari kalangan buruh, sedangkan satu orang merupakan kontak erat dari pendemo. Saat ini mereka melakukan karantina di rumah dinas Wali Kota Semarang. Baca juga: Hanafi Rais Kecelakaan di Tol Cipali Luka Berat, Alphard Putra Amien Rais Itu Ringsek Baca juga: Syahnaz Sadiqah Ngaku Stres 15 Ekor Ular Ditemukan Kawasan Rumahnya, Ada Biawak Juga Baca juga: Tersangka Pembunuh Bocah Beserta Pemerkosa Ibunya Tewas di Sel Tahanan Mapolres Baca juga: 7 Kapolres Pindah Tugas, Ini Nama Jajaran Polda Jateng dalam Mutasi Polri Terbaru Menanggapi hal ini, kalangan buruh pun mempertanyakan informasi yang disampaikan dinas terkait soal munculnya klaster demo. "Pertanyaan besar yang muncul mengapa bukan disebut klaster perusahaan? Sungguh mengherankan, aksi yang sudah dilakukan berminggu- minggu sebelumnya kenapa baru sekian hari lalu di-test?" kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim, Minggu (18/10/2020). Menurutnya, temuan buruh positif covid hasil tracing tersebut lebih pantas disebut klaster perusahaan. Lantaran, awal ditemukannya klaster demo bermula dari dua perusahaan di Kota Semarang yang menginisisasi rapid test bagi buruh yang mengikuti demo. Kemudian, terdapat buruh yang dinyatakan reaktif. Dinas pun langsung menindaklanjuti swab test terhadap buruh yang dinyatakan reaktif tersebut. Aulia meminta kepada pemerintah untuk tidak memilih- milih waktu dalam melakukan tes Covid-19. Hal itu agar tidak menimbulkan kesan bahwa klaster Covid-19 diarahkan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Menurutnya, pernyataan klaster demo tersebut seolah-olah unjuk rasa dimana dalam negara demokrasi yang diakui sebagai jalan berpendapat, disandingkan dengan perilaku penyebab klaster Covid-19. "Demonstrasi adalah penyampaian pendapat di muka umum akibat gagalnya penyampaian pendapat secara biasa. Alasan situasi pandemi Covid-19 ini sungguh dimanfaatkan untuk menutupi saluran aspirasi (demo) yang seharusnya dapat dilakukan," tegasnya. Menurutnya, penolakan Omnibus Law diakibatkan karena legislatif tertutup terhadap konsep awal UU tersebut. Wajar jika kemudian masyarakat menempuh jalan ekstra parlementer atau berdemo. Jika tidak dilakukan, kehendak parlemen tidak ada penghalang lagi. Terkait pernyataan klaster demo, kata dia, merupakan penggiringan opini bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai penyebab penyebaran corona klaster baru. "Mengapa parlemen justru memaksakan diri membahas Omnibus Law ketika pandemi. Sementara mereka paham benar suasana hati masyarakat yang menolaknya. Bukankah bahasa terbaiknya adalah klaster Covid-19 dari dampak kegagalan parlemen, bukan dari demo," kata Aulia. Ia berharap pemerintah dan pihak keamanan untuk memberikan informasi yang mencerdaskan bangsa dengan memisahkan perilaku penyebaran covid dan dengan penyampaian pendapat di muka umum.(mam) Baca juga: Hologram Raksasa Hendrar Prihadi Tarik Perhatian Warga yang Melintas di Jalan Pandanaran Baca juga: Pedagang yang Patuh Protokol Kesehatan Bakal Diundang Kapolres Kebumen Baca juga: Patuh Protokol Kesehatan, Siti dan Rekannya Sumringah Dagangannya Diborong Kapolres Kebumen Baca juga: 500 Santri Ponpes Darul Atsar Temanggung Tes Swab Sebelum Pembelajaran Tatap Muka