RUU Cipta Kerja Diharapkan Bisa Dorong Daya Saing Daerah Berkelanjutan

tribunnews 22-09-20 22:49 nasional

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rancangan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di parlemen diharapkan tidak mencabut kewenangan daerah dalam mengembangkan potensi dengan berbagai kreatifitas dan inovasi. Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, saat webinar RUU Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah, Selasa (22/9/2020). Menurutnya, RUU ini memiliki semangat baik dalam reformasi birokrasi. Mengintegrasikan berbagai aturan terkait perizinan dan investasi yang selama ini berserakan di berbagai aturan perundangan. Omnibus Law juga dianggap bisa membenahi aturan di hulu agar tata kelola investasi lebih baik dan mudah. Kemudian, pemerintah tengah menyiapkan jalan sistematis penciptaan lapangan kerja pasca-pandemi. "Sehingga, setelah pandemi rampung, sudah ada jalan yang bisa melanjutkan proses perekonomian," kata Endi. Meskipun demikian, lanjutnya, tidak secara otomatis RUU ini diterima 100 persen. Pemerintah jangan hanya memperhatikan sisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan lingkungan lestari, sosial inklusif, dan tata kelola. Beleid yang juga disebut sapu jagat ini juga dikhawatirkan mengurangi porsi keterlibatan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Misalnya, proses perizinan yang sedari awal di daerah yang akan dialihkan ke pusat. Daerah dianggap rentan koruptif dan inefisiensi. "Yang jadi perhatian juga perizinan lingkungan hidup yang selama ini dikelola daerah, nantinya dialihkan pusat. Karena jauh, sehingga pembinaan dan pengawasan berat," ujarnya. Endi mengungkapkan diperlukan keseimbangan aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dan tata kelola dalam membangun daerah agar memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat. RUU Cipta Kerja diharapkan memberi ruang pada kewenangan daerah dalam mengembangkan potensinya dengan berbagai inisiatif inovasi. Daerah perlu diberikan kebebasan dalam menavigasi arah pembangunan yang berbasis potensi dan daya saingnya. Hal senada dikatakan Bupati Temanggung, Muhammad Al Khadziq. Kabupaten yang dipimpinnya memiliki keunggulan daerah berbasis pertanian, kesenian, dan budaya. Namun demikian, pihaknya tidak menutup pintu apabila ada investor yang ingin membangun kawasan industri, mengingat wilayah ini dan sekitarnya akan menjadi poros utama jalan tol lintas Pulau Jawa. "Dengan UU Cipta Kerja, Pemda berharap produk yang dilahirkan nanti bisa mendorong daerah menciptakan daya saingnya tidak hanya di bidang industri, tapi pariwisata, pertanian, dan perkebunan," katanya. Undang Undang ini, kata dia, juga diharapkan menyerap semua kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat, termasuk industri. Prinsip keadilan dan keberlanjutan harus ditempatkan jadi prioritas utama dalam Undang Undang ini. "Sehingga ketika Undang Undang ini sudah diundangkan, maka implikasinya bagi kemajuan daerah akan bertambah bagus," imbuhnya. Sementara, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian, Lestari Indah, menepis bahwa ada upaya resentralisasi melalui RUU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah pusat. "Kewenangan daerah tetap ada, tetapi aturannya harus sesuai pemerintah pusat. Daerah dan pusat bersinergi pada posisinya masing- masing," jelasnya. Menurutnya, jika ingin melakukan perubahan, maka harus diikuti reformasi perubahan, di antaranya melalui RUU Cipta Kerja. Di mana, kerangka berpikir yang diterapkan pemerintah pusat seharusnya juga dimiliki pemerintah daerah. "Jangan pemerintah daerah tidak melakukan reform apa-apa, padahal kami di pemerintah pusat sudah melakukan reformasi. Kita harapkan pemerintah pusat dan daerah lakukan sinergi. Jadi, pemerintah daerah punya peluang yang sama untuk maju dan menciptakan daya saing masing-masing daerahnya," kata Lestari. Di sisi lain, Pakar Etika Pembangunan Berkelanjutan, A Sonny Keraf menuturkan masalah daya saing dan keberlanjutan terjadi karena adanya perilaku koruptif pejabat publik. Alhasil, proses perizinan dan pengembangan ekonomi tidak efisien. Sehingga, jika masalah ini tidak diatasi, maka dikhawatirkan apapun isi Undang Undangnya tetap saja keberlanjutan pembangunan, dalam hal ini ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial akan tetap bermasalah. "Selama perilaku koruptif ini tidak dibasmi, maka tetap saja proses perizinan akan lama dipersulit," ucap pria yang pernah menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup era Presiden Gusdur ini. (*)