Penguatan Ekonomi Difabel di Masa Pandemi

tempo 06-08-20 11:06 umum

INFO NASIONAL-- Semua kalangan merasakan dampak pandemi Covid-19, termasuk kelompok difabel. Boleh jadi dampak sosial dan ekonomi yang mereka rasakan lebih berat karena tuntutan dan kebutuhan hidup yang lebih tinggi. Sebuah survei yang dilakukan oleh jaringan kelompok difabel mengungkap 44.88 persen difabel mengalami penurunan pendapatan antara 50- 80 persen. Dan 23,90 persen dari mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, kata Slamet Tohari, saat memandu webinar KSIxChange#26, Kamis, 30 Juli 2020. Hal yang sama diungkap Pendiri dan Ketua Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI), Yustitia Arief. Menurutnya, kelompok difabel berisiko tinggi terkena dampak sosial ekonomi. Mereka kehilangan pekerjaan karena social distancing. Banyak yang tidak mendapatkan akses bantuan, kata Yustitia yang juga menjadi pembicara dalam webinar KSIxChange ke-26 yang bertajuk Urgensi Sistem Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Sosial Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas, ini. Menurut Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim, berbagai langkah telah diambil untuk menekan dampak sosial ekonomi bagi kelompok difabel di masa pandemi. Salah satunya dengan mengembangkan shelter workshop peduli atau bengkel kerja untuk menciptakan kemandirian ekonomi, sekaligus pelaksanaan rehabilitasi vokasional pengembangan individu/kelompok difabel. Shelter workshop ini tidak seperti dulu yang lebih bersifat charity atau hanya untuk mengisi waktu luang, tapi betul-betul berorientasi social enterprise dan pemberdayaan yang mencakup berbagai kelompok difabel, masyarakat umum dan dunia usaha, katanya. Salah satu program yang cukup berhasil, kata Eva, adalah usaha pembuatan batik ciprat di Balai Rehabilitasi Sosial Temanggung, Jawa Tengah, dan sudah direplikasi di 23 kabupaten hingga ke Jawa Timur. Di Makassar, warga Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar membuat masker dan alat pelindung diri (APD). Masker ini bahkan sampai digunakan di rumah-rumah sakit di Makassar, ujar Eva. Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) memberikan bantuan social ekonomi melalui program ketahanan pangan. Salah satunya membagikan bibit sayuran kepada kelompok difabel. Mereka tidak tergantung lagi kepada sayuran di pasar, bahkan kami menunjuk beberapa e-warung untuk memasarkan hasil panen mereka, kata Project Manager YAKKUM, Ranie Hapsari. Satu cara efektif penguatan sosial dan ekonomi kelompok disabilitas diusulkan Antoni Tsaputra dari Litbang Badan Perencanaan Daerah Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satunya melalui berbagai program kementerian di tingkat pusat yang sangat diminati pemerintah daerah karena adanya ganjaran. Seandainya inklusifitas disabilitas dalam layanan publik dan dalam berbagai program dijadikan indikator utama untuk penilaian inovasi daerah dan indeks daya saing daerah, saya yakin dampak positifnya akan sangat besar, ujarnya. KSIxChange adalah diskusi interaktif yang diinisiasi Knowledge Sector Initiative (KSI), kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia dengan pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. Diskusi sekali sebulan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui peningkatan diskursus publik berdasarkan penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan. Diskusi KSIxChange#26 mempertemukan narasumber dari Kementerian Sosial, National Disability Insurance Scheme (NDIS) Independent Advisory Council, Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, Badan Perencanaan Daerah Kota Padang, Sumatera Barat dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2. Para pembicara membahas praktek baik ataupun pembelajaran yang relevan dalam perumusan kebijakan disabilitas yang lebih baik di Indonesia merujuk pada pengalaman antara Australia dan Indonesia.(*)