DPRD Minta Bupati Purworejo Pikirkan Payung Hukum New Habit  

magelangekspres 30-06-20 02:06 nasional

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO DPRD Kabupaten Purworejo meminta Bupati Agus Bastian agar memikirkan payung hukum penerapan new habit seiring berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19 pertengahan Juni lalu. Pasalnya, sejak diterapkannya new habit, belum ada payung hukum yang menaunginya. Hal itu disampaikan Ketua DPRD, Dion Agasi Setiabudi saat berbincang dengan awak media, kemarin. Dion secara tegas meminta Bupati Purworejo Agus Bastian segera menerbitkan aturan tersebut. Ini digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk melakukan tata laksana kesehatan agar mata rantai Covid-19 benar-benar terputus. Perlu ada aturan yang jelas dan dituangkan dalam perbup tentang new habit itu, kata Dion. Dion melihat jika masyarakat saat ini memang sudah bisa menikmati kehidupan yang lebih normal dibandingkan saat diterapkan masa tanggap darurat. Hanya saja, jika tidak ada aturan yang jelas, maka masyarakat kurang terkontrol dan ujungnya bisa menimbulkan permasalahan Covid-19 yang lebih parah. Kalau sudah ada aturan yang jelas, maka semuanya akan berlaku seperti yang diatur dalam perbup tersebut. Sekarang tanpa ada aturan yang jelas, ya masyarakat akan bebas. Kalau tidak terkendali kan juga berbahaya, papar Dion. Politikus PDIP tersebut menilai banyak daerah yang masih menerapkan masa tanggap darurat. Mereka tetap memberlakukan secara ketat protokol kesehatan Covid-19. Sementara untuk wilayah Purworejo sudah lebih longgar dibandingkan daerah lain. Baca Juga DPRD Minta Pemkab Temanggung Siapkan Skema New Normal Seperti yang sudah saya sampaikan, sebenarnya di Purworejo semuanya tetap normal tidak ada masalah. Karena saat ada masa tanggap darurat pun, masyarakat tetap bisa melakukan aktivitasnya, khususnya dalam aktivitas ekonomi, katanya. Adanya aturan yang jelas akan menjadi sebuah tekanan bagi masyarakat untuk tetap bertindak tertib. Setidaknya, saat mereka keluar rumah akan tetap mengenakan masker. Sebab, saat ini mulai banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan tersebut. Makanya, adanya aturan itu memang sangat diperlukan. Aparat penegak perda juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Masyarakat juga akan berlaku tertib karena tidak mau juga terkena pasal pelanggaran Perda, tambah Dion. Purworejo memilih mengunakan istilah new habit setelah masa tanggap darurat Covid-19 usai. Penamaan ini berbeda dengan daerah yang lain yang menggunakan istilah new normal (normal baru). (luk)