Biar Tidak Ditolak Saat Beli Tiket Kereta Api Luar Biasa, Calon Penumpang Bisa Konsultasi di Stasiun

tribunnews 27-05-20 18:11 nasional

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Calon penumpang Kereta Api Luar Biasa (KLB) yang hendak menuju Jakarta harus melengkapi pesyaratan Surat Izin Keluar Masuk (SKIM). Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM). Munculnya SIKM menjadi syarat perjalanan orang dalam masa PSBB di Jakarta membuat semakin banyak berkas yang diurus masyarakat. [CEK FAKTA] Viral Oknum Ibu Guru di Temanggung Mesum dengan Pemulung? Ini Pernyataan Polisi Tragis! Polwan Asik Selingkuh dengan Atasannya, Tak Sadar Anaknya Tewas Dalam Mobil Patroli Update Corona Wonosobo Rabu 27 Mei 2020: 70 Positif Covid-19, Kecamatan Garung Tertinggi Jumlah Pasien Positif Covid-19 Meningkat, Bupati Purbalingga Minta Guru dan Penyuluh Sosialisasi Tak sedikit orang-orang gagal membeli tiket dan gagal berangkat karena kurang persyaratan. Hal itulah yang membuat Supandi, Warga Demak melakukan konsultasi terlebih dahulu oleh petugas Stasiun tawang sebelum membeli tiket kereta. Hal itu untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan persyaratan. "Saya datang untuk konsultasi dahulu, agar tahu persyaratannya apa saja untuk ke Jakarta, dan membandingkan lebih mudah mana pergi naik kereta atau pesawat,"katanya saat ditemui pada Rabu (27/5) Menurutnya dengan dirinya konsultasi, sehingga pada kedatangannya yang kedua kalinya ke stasiun, pihaknya bisa langsung membeli tiket kereta tanpa harus mengulang kembali karena gagal membeli tiket. "Nantinya anak saya yang beli. Karena dia ada tugas pengabdian mengajar dari kampusnya ke Banten. Saya hanya konsultasikan saja. Rencananya berangkat besok tanggal 3 Juni," katanya. Cara serupa juga dilakukan oleh Yustinus warga Tlogosari Semarang. Ia jauh-jauh hari telah melakukan konsultasi dan mencari informasi terkait berkas yang harus dilengkapi untuk dapat melakukan perjalanan ke Jakata. Ia mengatakan bahwa saat ini dirinya telah mengantongi tiket kereta karena dirinya telah melengkapi berkas yang harus dipenuhi. "Saya sudah punya SKIM, sudah melakukan tes covid19 juga. Rencananya mau berangkat ke Jakarta tanggal 30 Mei," jelasnya Sementara itu, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan bahwa berkas SKIM harus dilampirkan dengan berkas lainnya seperti surat tugas dari perusahaan, surat kesehatan yang menujukan bebas covid19, identitas pribadi dan berkas lainnya yang diatur dalam Surat Edaran Gugus Tugas penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020. Berkas itu akan diverifikasi pada saat pembelian tiket. "Bagi calon penumpang yang berkasnya lengkap dan sesuai akan diizinkan oleh Tim Satgas Covid-19 yang ada di stasiun untuk membeli tiket kereta api di loket," katanya Ia menambahkan kebijakan ini juga berlaku bagi penumpang yang telah membeli tiket dan pembelian tiket itu dilakukan pada H-7 keberangkatan. Jadi jika nanti ditemukan penumpang yang telah memiliki tiket perjalanan namun tidak mempunyai SIKM maka orang tersebut tidak diizinkan menaiki KLB dan uang tiketnya dikembalikan 100%. "Perjalanan KLB ini akan tetap kami jalankan untuk melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layanan KLB ini juga akan terus kami evaluasi pengoperasiannya," tutup Joni. SIKM ke Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi kemungkinan terjadinya arus balik Lebaran 2020 dalam waktu dekat saat Ibu Kota ada dalam fase menentukan menghadapi pandemi Covid-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, Jakarta telah "menunjukkan kemajuan sangat signifikan" dalam penanganan kasus Covid-19. Hal itu dilihat dari angka reproduksi penyakitnya. Oleh karena itu, antisipasi arus balik menjadi salah satu langkah krusial guna mencegah Jakarta kembali dilanda lonjakan kasus Covid-19 secara tiba-tiba. Anies menegaskan, warga yang mudik ke kampung halaman hanya bisa kembali ke Jakarta jika mengantongi surat izin ke luar masuk (SIKM). "Sejak pertengahan Ramadan sudah disampaikan, tetaplah tinggal di Jakarta. Karena kalau meninggalkan Jakarta, belum tentu bisa kembali dengan cepat," ujar Anies dalam konferensi pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Senin (25/5/2020). "Ini dilakukan agar kerja keras puluhan juta orang selama dua bulan lebih, bekerja keras menjaga dan menurunkan penularan Covid-19, kita tidak ingin kerja keras kita batal karena muncul gelombang baru penularan Covid-19," kata Anies. "Ini bukan untuk kepentingan apa-apa, kecuali melindungi Ibu Kota dari potensi gelombang kedua Covid-19. Kita tidak ingin di tempat ini muncul lagi peristiwa-peristiwa seperti bulan Maret," ungkap dia. Anies mengklaim, pemeriksaan SIKM akan dilakukan dengan ketat melibatkan kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta di berbagai akses keluar masuk Jakarta. "Saya menganjurkan kepada semua, ambil sikap tanggung jawab. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah kepentingan orang banyak, bangsa, dan negara. Bila berencana ke Jakarta, ikuti ketentuan ini," ujar Anies. "Bila Anda memaksakan, justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Kenapa sulit? Karena Anda harus kembali. Pemeriksaannya ketat," ucapnya. Apa itu SIKM? Ketentuan soal SIKM telah diterbitkan Anies sejak pertengahan bulan lalu melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan Masuk. Secara umum, kata Anies, SIKM hanya akan diterbitkan untuk kalangan terbatas. Pertama adalah para pekerja yang, karena pekerjaannya, harus ke luar masuk Jakarta atau Jabodetabek, dengan catatan: mereka bekerja di 11 sektor yang diizinkan beroperasi saat pandemi. Ke-11 sektor itu yakni sektor kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar atau utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek vital tertentu, serta kebutuhan sehari-hari. Kedua, SIKM hanya berhak dikantongi oleh warga yang dalam keadaan darurat, seperti sakit dan kerabatnya meninggal. Anies menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada ketentuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional. Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, siapa pun yang bepergian wajib mengantongi persyaratan utama, yakni bukti tes kesehatan negatif Covid-19 versi rapid test (maksimal tiga hari) atau PCR (maksimal tujuh hari). Bukti tersebut akan dimintakan saat warga mengurus SIKM DKI Jakarta, secara spesifik pada surat pernyataan sehat. Nantinya, ada dua kategori SIKM yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta. Pertama, SIKM perjalanan berulang, untuk pegawai/pengusaha/orang asing yang tinggal di Jakarta tetapi lokasi kerjanya di luar Jabodetabek, dan sebaliknya. Kedua, SIKM perjalanan sekali untuk: - warga yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek. - warga yang punya tempat tinggal/usaha di Jakarta atau dalam keperluan darurat (pasien gawat darurat atau kerabat mengalami sakit keras/wafat). Bagaimana cara mengurus SIKM? Anies menyampaikan, pengurusan SIKM dapat diakses secara daring melalui laman corona. jakarta.go.id pada menu Izin Keluar-Masuk Jakarta. Di laman itu, warga akan diminta mengunggah berbagai berkas kelengkapan. Apa saja? Warga ber-KTP elektronik Jakarta/Jabodetabek: - Pengantar RT dan RW yang menjelaskan aktivitas perjalanan dinas - Surat Pernyataan Sehat - Surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang) - Surat Keterangan Perjalanan Dinas (untuk perjalanan sekali) - Pas foto berwarna - Pindaian KTP Warga non-Jabodetabek: - Surat Keterangan Kelurahan/Desa Asal - Surat Keterangan Sehat dari Rumah Saki/Puskesmas - Surat Menyatakan Bebas dari Covid-19 - Surat Menyatakan Bekerja di DKI dari tempat kerja (untuk perjalanan berulang) - Surat tugas/undangan dari instansi/perusahaan - Surat Jaminan dari Keluarga atau Tempat Kerja yang berada di Provinsi DKIJakarta yang diketahui oleh Ketua RT Setempat (untuk perjalan sekali) - Rujukan Rumah Sakit (untuk perjalanan sekali) - Pas Foto Berwarna - Pindai KTP - Surat Pernyataan Kesediaan di Karantina Mandiri. Jika berkas dinyatakan lengkap, lalu bagaimana? Apabila formulir permohonan SIKM dinyatakan lengkap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menerbitkan SIKM secara elektronik dalam bentuk QR-code. Penerbitan SIKM dilakukan satu hari sejak permohonan beserta semua dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara daring. SIKM yang terbit kelak hanya berlaku buat satu orang pemohon, sedangkan anak yang belum memiliki e-KTP mengikuti SIKM orang tua atau anggota keluarga. "Jadi intinya adalah, bila Anda berencana ke Jakarta dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini, tidak memiliki hasil tes (negatif Covid-19), maka tunda keberangkatan," ujar Anies.(tribunjateng/dap/*). Alasan Kenapa Pendaftaran Prakerja Gelombang 4 Ditunda Belajar dari Pasar Kobong, Pemkot Semarang Makin Gencar Lakukan Upaya Pencegahan Covid-19 Setelah Menempuh 53 Km, Penumpang Ojol Ini Menangkupkan Tangan, Iwan Pasrah: Saya Sudah Firasat Viral Hansip Marahi dan Jambak Pemuda yang Berkunjung Saat Lebaran di Bergas Semarang