JPU Tuntut Mantan Kades Buara Supardi Selama 2 Tahun Melalui Video Conference

tribunnews 07-04-20 21:13 nasional

TRIBUNJATENG.COM,PURBALINGGA - Pandemi virus Corona tidak menghalangi, Kejaksaan Negeri Purbalingga menghalangi jaksa untuk membacakan surat tuntutan perkara kasus korupsi yang sedang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Kasi Intel Kejari Purbalingga, Budi Santosa menuturkan Jaksa membacakan surat tuntutan atas kasus korupsi yang menjerat terdakwa Supardi mantan Kepala Desa Buara melalui sarana video confrence (Vicon) bersama Pengadilan Tipikor Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang atau Kedungpane. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Tempat Karoake di Semarang Masih Ada yang Buka, Pemilik Wisma Karaoke di Sunan Kuning SK Protes Jalan Parakan Temanggung-Kertek Wonosobo Tutup karena Pemasangan Jembatan, Ini Jalur Alternatifnya Ilmuwan Iwan Ariawan Prediksi Puncak Penyebaran Corona di Bulan Ramadhan dan Berakhir di Mei-Juni Seorang Remaja Hilang Tenggelam saat Mencari Ikan di Waduk Logung Kudus "Surat tuntutan dibacakan tim jaksa penuntut umum (JPU) Meyer Simanjuntak selaku Kasi Pidsus beserta anggotanya Agung P di kantor Kejari Purbalingga pada pukul 13.30," tuturnya, Selasa (7/4/2020). Menurutnya, pada perkara tersebut, JPU menuntut Supardi selama 2 tahun enam bulan dikurangi masa tahanan. Terdakwa juga dikenai pidana denda sebesar Rp. 50 jua dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dgn pidana kurungan penganti denda selama 6 bulan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 309.838.453, jika dalam 1 bulan terpidana tidak membayar uang pengganti makan dipidana selama 1 thn penjara," jelasnya. Dikatakannya, pada sidang tersebut majelis hakim berada di Pengadilan Tipikor, Jaksa berada di Kejari, dan terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan. "Bahwa persidangan selesai pukul 15.00 WIB," tuturnya. Ia menuturkan pada sidang tersebut terdakwa melakukan korupsi dana desa pada APBDEs 2017 sebesar Rp.309.838.453. Pada perkara tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 UU Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU no 20 thn 2001 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair. (*) 2,5 Tahun Gaji Disumbangkan Tangani Virus Corona, Wabup Cilacap : Alhamdulillah Istri juga Ridho Rayhan Maditra Suami Isyana Sarasvati Ikut Berjuang Tangani Pasien Corona : Semangat Suamiku Ini Rahasia Messi Sering Jadi Top Skor Liga Spanyol, Terbukti Ampuh Selama Puluhan Tahun DPRD Salatiga Minta PDAM Kota Salatiga Bebaskan Tagihan Air Bagi Warga Terdampak Virus Corona