Bawaslu Sragen Imbau Panwas Ikut BP Jamsostek Antisipasi Kecelakaan Kerja, Iuran Bisa Dipotong Gaji

tribunnews 25-02-20 20:59 nasional

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN - Bawaslu imbau semua panitia pengawas (Panwas) Pilkada Sragen 2020 mendaftar BP Jamsostek. Hal tersebut untuk mengantisipasi kecelakaan kerja, berdasar pengalaman pesta rakyat sebelumnya. "Kalau di pemilu 2019 kemarin kan ada banyak tenaga kita yang mengalami kecelakaan kerja, ketika di TPS, ketika mengawasi dan tidak ada mengcover." "Kemarin telah dilaksanakan sosialisasi program BP Jamsostek terkait perlindungan tenaga Pengawas Pilkada Sragen 2020 kepada panwascam baik ketua panwascam, panwascam divisi SDM dan beberapa kami undang," kata KetuaBawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetyo, Selasa (25/2/2020). Ular Piton Memangsa Belasan Ayam, Warga Bergidik Ketika Tahu Ukurannya Naksir Wanita Ternyata Istri Orang, Remaja di Semarang Ini Gantung Diri di Ruang Tamu Rumahnya Besok Masuk Bulan Rajab 2020, Ini Niat Puasa Rajab, Berapa Hari Dilaksanakan, dan Keutamaannya Fenomena Banyak Pelajar Pati dan Jepara Meninggalkan Rumah Demi Menjadi Anak Punk Jalanan Pantura Dengan adanya BP Jamsostek ini nantinya jika ada tenaga yang mengalami kecelakaan kerja sudah ada wadah dari pemerintah yang mengcover. "Kita sudah bekerja dengan hati-hati sesuai dengan instruksi tapi namanya resiko pekerjaan itu kan bisa saja terjadi sewaktu-waktu." "Namanya manusia kan tidak bisa mencegah apabila ada kecelakaan," lanjut Budhi. Kendati sudah dilakukan sosialisasi Budhi menyampaikan keputusan tetap dikembalikan kepada masing-masing anggota penyelenggara pemilu apakah tertarik atau tidak. Perlindungan dari BPJS dikatakan Budi berupa BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan. Anggota yang berkenan mengikuti program tersebut nantinya iuran akan dipotong dari masing-masing gaji. "BP Jamsostek sebesar Rp 6.000 sekian, tak sampai Rp 7.000." "Kalau pemilu 2019 kemarin kan untuk santunan bisa didapatkan dari pusat." "Daerah kemarin kami sudah menganggarkan untuk BPJS nya baik ketenagakerjaan ataupun kesehatan namun ketika kami ajukan dicoret tidak bisa dialokasikan dari dana APBD, sehingga kami mencari opsi lain," lanjut Budhi. Budhi melanjutkan opsi ini dilakukan agar bagaimana panwascam merasa nyaman dan aman ketika melakukan kerja pengawasan. BPJS ini juga hanya digunakan ketika menjabat sebagai penyelenggara Pilkada yaitu selama 11 bulan, terhitung dari Januari hingga November. "Belum ada kesepakatan antara kami dengan BPJS, baru sosialisasi tapi keputusan tetap bulan ini." "Tapi tetap besar harapan kami penyelenggaraan Pilkada dari tingkat kecamatan, desa ketika mereka mengalami kecelakaan kerja ada yang mengcover," pungkasnya. (uti) Isfan Tersangka Tragedi Susur Sungai SMPN 1 Turi Menangis Seusai Minta Maaf dari Lubuk Paling Dalam Kegarangan 7 Anggota Geng Motor Sari Ayam Temanggung Mendadak Lenyap Ketika Didatangi Polisi Pengelola Kolam Renang di Purbalingga Curiga Melihat Kresek Isi Pakaian, Ada Kisah Sedih di Baliknya Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Wanita Berdaster Hijau Ditemukan Meninggal, Ini Ciri-cirinya