Temanggung miliki rumah perlindungan sosial

antarajateng 13-01-20 19:33 lain-lain

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah saat ini memiliki rumah perlindungan sosial (RPS) yang cukup representatif untuk menampung sementara masyarakat dengan sejumlah permasalahan sosial seperti pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan orang terlantar. "Keberadaan RPS atau shelter untuk menampung sementara keberadaan mereka sebelum dilimpahkan ke tempat lain yang sesuai, tentunya setelah ada penanganan dan pendataan," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat meninjau RPS di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Senin. RPS Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ini dibangun dari dana Bankeu Provinsi jateng 2019 senilai Rp 1,3 miliar. Keberadaannya sebagai fasilitas pelayanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT). Baca juga: Kelompok kesenian Temanggung dapat bantuan hibah Rp6,4 M "Sekarang kita lihat kondisinya banyak anak jalanan anak gila yang dibuang. Keberadaannya kalau tidak ada shelter maka tidak bisa langsung diterimakan. Maka kita butuh shelter untuk assesment yang pertama pendataan dan lain sebagainya, karena juga butuh waktu untuk penempatan selanjutnya," katanya. Menurut Taj Yasin, di Jateng ini baru ada 11 RPS antara lain terdapat di Kabupaten Temanggung dan Salatiga yang pembangunannya mendapat bantuan dari provinsi. Ia menilai kondisi RPS di Temanggung secara umum sudah baik, termasuk ada kamar mandi dan ruang isolasi dengan daya tampung 35 orang dibagi untuk laki-laki dan perempuan. "Kondisinya saya lihat sudah baik ditata rapi. Daya tampung 35 dibagi laki-laki dan perempuan. Memang shelter itu tidak perlu banyak-banyak karena memang satu dua hari assesment kalau bisa langsung dipindah," katanya. Ia menuturkan ada banyak anak terlantar di Jateng namun angka pasti secara kuantitatif tidak dapat dihitung secara pasti, karena keberadaannya selalu berpindah-pindah tempat. Bahkan, banyak anak jalanan yang sudah diambil diberi solusi tetapi malah melarikan diri. "Mereka itu keberadannya berpindah-pindah, tidak mesti saat ini terdeteksi paling banyak di Kabupaten Rembang. Tetapi permasalahannya anak jalanan itu ketika sudah diambil ditaruh malah melarikan diri. Lalu persoalan lain tidak mesti dari persoalan ekonomi, malah pernah dari mereka diketahui ada anak seorang direktur yang gajinya banyak,"katanya. Selain membuat rumah perlindungan sosial, katanya pemerintah juga tengah menggalakkan upaya antisipasi atau pencegahan, dengan cara melakukan sosialisasi kepada calon pasangan pranikah. Supaya kelak jika sudah menikah tidak terjadi "broken home" atau perceraian, di mana ujung-ujungnya bisa membuat anak mereka terlantar. "Keberadaan anak jalanan dan orang terlantar, termasuk orang gila itu dilihatnya tidak etis, apalagi dilihat ada yang hamil. Itu juga bukan hanya dari Jawa Tengah saja, tapi ada juga dari Jawa Barat lari ke Purwokerto arah Brebes mereka mangkal dan terus berpindah-pindah. Penanganannya selama ini mereka didata keluarganya mana lalu dikembalikan, mayoritas mereka karena broken home dan merasa lebih nyaman di luar rumah," katanya. ***3***