Petani Tembakau Geruduk Kantor Bupati Temanggung

krjogja 02-12-19 15:39 nasional

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com - Ribuan petani tembakau berdemonstrasi di kantor Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq untuk menolak raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerah tersebut, impor tembakau dan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, karena dinilai merugikan petani, Senin (02/12/2019). Patani datang ke kantor bupati secara bergelombang dengan membawa sejumlah spanduk berisi tulisan penolakkan dan tuntutan. Sebagai penyemangat sebagain mereka memainkan drumband, yang melantuntan lagu-lagu kritik sosial. Koordinator aksi Sutopo mengatakan kedatangan petani ke kantor bupati untuk menyambut kehadiran perwakilan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mencari masukan dengan pemerintah dan petani terkait usulan kementerian itu merevisi PP 109 tahun 2012. "Yang paling krusial dari revisi PP adalah akan diatur rokok tidak boleh dicampur rempah artinya cengkih tidak boleh masuk di rokok, " katanya disela aksi. Dia mengatakan jika hal itu terjadi, maka kiamat bagi petani tembakau di Indonesia khususnya Temanggung karena tembakau itu dijual ke pabrikan rokok kretek bukan putih. Kretek, identik cengkeh, jika cengkeh tidak dicampur maka kretek hilang dan tidak ada penyerapan di industri rokok. "Petani menolak Perda KTR, khususnya di Temanggung, dan menolak impor tembakau karena merugikan petani," katanya. Usai berdialog dengan bupati dan perwakilan petani, Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Kemenko PMK Rama Fauzi bertemu dengan demonstran. Ia menjelaskan pada Revisi PP 109 tahun 2012, yang mau diperangi adalah rokok pada anak, terutama anak sekolah karena ada peningkatan jumlah perokok dari 5,4 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018. "Kami mengusulkan pelarangan bahan tambahan perasa rokok seperti es krim, mintol, dan capucino. Jadi bukan pelarangan cengkeh di rokok, " katanya. Dia mengatakan yang termasuk diusulkan dilarang adalah penggunaan rokok eletronik (vape ). Tetapi masih akan dikaji mana yang dilarang sebab ada berbagai macam vape, seperti nikotin cair, tembakau rajangan, dan lainnya. Vape diusulkan dilarang karena berdampak pada kesehatan dan ada peningkatan penggunanya, yakni 10 kali lipat dalam 2 tahun, dari 2,1 persen menjadi 10,4 persen. Untuk pengaturan kawasan tanpa rokok (KTR), disampaikan, itu tergantung dari Pemda mau diterapkan atau tidak, sebab sesuai dengan PP aturannya dengan Perda. tembakau bukan produk terlaragn, beda dengan narkoba, tetapi diatur, jangan merokok di sekolah rumah sakit. Sementara itu Bupati Temanggung Al Khadzik mengatakan belum ada perda untuk KTR, tetapi ada pembatasan merokok di lingkungan rumah sakit, puskesmas dan sekolah. "Nanti akan ada lokasi untuk merokok yang representatif," katanya, sembari mengatakan telah mengusulkan pada pemerintah pusat untuk penerapan pembatasan impor tembakau. (Osy)