Petani Tolak Lahan Produktif untuk Sirkuit Grasstrack

krjogja 07-11-19 18:01 nasional

TEMANGGUNG, KRJOGJA.com - Pembukaan pembuatan sirkuit grasstrack di Lahan Dusun Klimbungan Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Temanggung dibatalkan karena petani pengolah lahan tidak menyetujuinya, Kamis (7/11/2019). Sebelumnya sejumlah pejabat telah diundang oleh panitia kejuaraan grasstrack dan Motorcross 2019, Piala Bupati Temanggung untuk menghadiri pembukaan sirkuit pada Jam 09.00 WIB. Mereka diantaranya Dandim 0706 Temanggung dan Kapolres Temanggung. Surat itu bernomor 04/FOBM/X/2019 tertanggal 4 November 2019 yang ditandatangani Ketua Federasi Olahraga Balap Motor (FOBM) Ahmad Saryono. Ketua FOBM Temanggung Ahmad Saryono mengatakan tidak ada titik temu antara petani penggarap dengan FOBM sehingga dengan berbagai pertimbangan pembuatan sirkuit dibatalkan. "Rencana memang di lahan milik Pemkab Temanggung di Klimbungan, tetapi petani penggarap tidak menyetujui sehingga dibatalkan," katanya. Musyawarah diikuti perwakilan petani pengolah lahan, Kadus Klimbungan Sabar, Kapolsek Ngadirejo Marimin, Pendamping Pengelola Lahan Desa Karanggedong, Nur Sholiqin dan perwakilan dari PD Aneka Usaha. Musyawarah berjalan alot, FOBM menginginkan sirkuit di lokasi tersebut dengan alasan telah mendapat restu bupati, meski ada sejumlah lokasi yang bisa dijadikan ajang pertandingan. Selain itu, publikasi sudah tersebar. FOBM berusaha merayu petani dengan akan mengembalian lahan yang rusak akibat even dan parkir akan dikelola pemuda setempat. Saryono mengatakan even grasstrack menjadi keinginan Bupati Al Khadziq dan dipilihkan di Klimbungan yang merupakan lahan milik pemkab yang selama ini dikelola PD Aneka Usaha. "Rupanya lahan ada dikelola petani, petani tidak mau lahan rusak," katanya sembari mengatakan persiapan sudah jauh hari dilakukan termasuk publikasi dan penyewaan alat berat untuk pembuatan sirkuit. Sedangkan petani bersikukuh grasstrack merusak lahan produktif yang dikelola selama ini dan masih ada tempat lain yang bisa digunakan di Temanggung. Penunjukkan lokasi juga sejauh ini tidak ada pemberitahuan serta persetujuan warga, meski itu sudah diputuskan bupati. Seorang petani penggarap, Yanto mengatakan petani telah mengeluarkan dana banyak untuk mengubah lahan tandus menjadi produktif yang kini ditanami Jambu dan hortukultura. Petani manut untuk apa lahan digunakan sesuai keinginan pemkab selaku pemilik tetapi harus untuk pendidikan bukan sirkuit grasstrack. "Lahan ini diamanatkan oleh bupati-bupati terdahulu untuk lahan pendidikan, bukan grasstrack sehingga kami menolaknya," kata dia. Dikatakan panitia penyelenggara maupun Bupati Al Khadziq sepengetahuannya tidak ada membicarakan pengalihan lahan menjadi grasstrack pada petani penggarap dan warga di Desa Karanggedong. Padahal untuk penyelengaraan even seperti itu harus ada perlu ada pembahasan dengan lingkungan. Kadus Sabar mengatakan beberapa waktu lalu bupati menemui Kades setempat tetapi pembicaraan tidak lokasi dan even grastrack, namun tahu-tahu sudah ada sosialisasi grasstrack di medsos. Silsilah tanah juga masih dipertanyakan kades mengapa menjadi milik pemkab sebab yang sebelah utara jalan kini milik warga, padahal dahulu perkebunan kopi milik Belanda. "Lahan ini masih konflik sebenarnya. Belum ada kejelasan lahan milik siapa," katanya. Dia mengemukakan luas lahan milik Pemkab Temanggung di desa itu yang digarap sekitar 17 petani warga setempat sekitar 5,3 hektare. Saat ini sebagian lahan ditanami jambu biji dan lainnya bergantian ditanami berbagai sayuran. Lahan itu diolah sejak 2008 dan selesai kontrak 2018, namun masih dikelola petani sebagai sumber penghidupan. (Osy)

Berita Terkait