22 Usaha Gadai Swasta Ilegal Ditutup Satgas Waspada Investasi, 13 Diantaranya Berdomisili di Jateng

tribunnews 08-10-19 19:42 ekonomi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Satgas Waspada Investasi bersama 13 kementerian/lembaga yang menjadi anggotanya, terus melakukan edukasi mengenai pentingnya memilih perusahaan fintech peer to peer lending yang berizin OJK harus semakin gencar dilakukan. Mengingat Satgas hingga awal Oktober kembali menemukan dan langsung menindak 133 entitas, yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengungkapkan, sesuai POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK), Satgas Waspada Investasi juga telah menemukan kembali 22 kegiatan usaha gadai swasta yang belum mendapatkan izin dari OJK namun telah beroperasi. Dari jumlah 22 kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut, sebanyak 13 berdomisili di Jawa Tengah dan 9 berdomisili di Sumatera Utara. "Pada bulan September telah ditemukan 30 entitas gadai ilegal, sehingga saat ini jumlahnya mencapai 52 entitas gadai ilegal, dan tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh kami melalui pengaduan masyarakat," ujar Tongam, dalam siaran pers yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (8/10/2019). Satgas Waspada Investasi Tindak 133 Fintech P2P Lending, 22 Gadai dan 27 Entitas Investasi Ilegal Bagus Sebut Hingga September 2019 Total Investasi yang Masuk ke Temanggung Capai Rp 300 Miliar Waspada, Modus Berpura-pura Beli Kain Rp 4 Ribu, Pencuri Ini Gasak HP Rp 4 Juta Police Goes To School, Kapolres Demak Imbau Pelajar SMAN 2 Demak Tidak Ikut Aksi Turun ke jalan Dikatakan, Satgas Waspada Investasi juga telah menghentikan 27 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang, dan berpotensi merugikan masyarakat. Penawaran kegiatan ini sangat berbahaya bagi masyarakat, karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. "Dari 27 entitas tersebut diantaranya melakukan kegiatan seperti 11 Trading Forex tanpa izin, 8 investasi cryptocurrency tanpa izin, 2 multi level marketing tanpa izin, 1 travel umrah tanpa izin, dan 5 investasi lainnya," jelasnya. Pada kesemlatan ini, Tongam mengimbau kepada masyarakat sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal seperti memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut, memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan atau tidak. Selain itu, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Total kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang, dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah dihentikan oleh kami selama tahun 2019 sebanyak 250 entitas," tandasnya. Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (dta)