ASN Diminta Awasi Politik Uang

smcetak 16-04-19 00:02 nasional

SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang, diminta turun mengawal proses Pemilu 2019, terutama untuk mengawasi praktik politik uang. Apalagi Kota Semarang masuk dalam enam daerah yang memiliki kerawanan konflik politik tinggi di Jateng, pada Pemilu 2019. Menurut data Kesbangpol Provinsi Jateng, setidaknya ada 6 daerah di Jateng. Selain Kota Semarang, ada Solo Raya, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Pati. Karenanya, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menekankan agar seluruh jajarannya meningkatkan kepekaan terhadap praktik-praktik kecurangan Pemilu. Mungkin yang terjadi, salah satunya, politik uang, ujar wali kota yang akrab disapa Hendi, saat memimpin apel di halaman Balai Kota Semarang, Senin (15/4). Instruksi itu ditegaskan guna mencegah potensi konflik, karena adanya proses pemilu yang tidak sesuai aturan berlaku. Dia khawatir, pemilu berlangsung dengan tidak aman, karena ada kecurangan. Untuk masa tenang, kecurangan yang terjadi bisa politik uang. Kerawanan selanjutnya, adalah dalam proses penghitungan suara. Karenanya, berlangsungnya pemilu harus dikawal bersama-sama, hingga perhitungan suara selesai. Dia menyebutkan, sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberi atau menjanjikan uang serta materi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pelanggaran dengan hukuman pidana. Bahkan secara khusus dalam UU tersebut, bila praktik politik uang dilakukan pada masa tenang, maka diancam hukuman penjara paling lama empat tahun dan denda Rp 48 juta. Kami ingin, masyarakat belajar demokrasi dengan baik. Memilih pemimpin yang memang dekat dengan hati nurani mereka. Bukan pemimpin yang memberi amplop Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 100 ribu. Itu bukanlah pemimpin yang baik, paparnya. Pemilu harus berjalan selayaknya pertandingan yang berlangsung secara fair. Sebagai pendidikan masyarakat Kota Semarang untuk berdemokrasi dengan baik. Memilih pemimpin karena program kerja dan pilihan hati, bukan karena uang yang diberikan. Saya berharap, jajaran di kecamatan dan keluarahan dapat mengamankan surat suara pascapencoblosan. Pastikan semua surat suara dari TPS itu bisa langsung ke kantor kecamatan pada hari itu. Sesegera mungkin, setelah selesai coblosan, pesannya. Di sisi lain, pada apel tersebut dirinya juga meminta para ASN dapat berperan aktif mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Apalagi pada 17 April sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Demi komitmen sebagai warga bangsa Indonesia, harus sempatkan datang ke TPS untuk mencoblos. (Hendra Setiawan-42)