14 Kabupaten Masuk Zona Merah Kemiskinan

smcetak 15-03-19 00:15 nasional

SALATIGA- Setidaknya terdapat 14 daerah di Provinsi Jawa Tengah yang masuk zona merah dalam angka kemiskinan. Ke-14 daerah itu, yakni Kabupaten Purworejo (11,67), Blora (11,90), Grobogan (12,31), Demak (12,54), Klaten (12,96), Sragen (13,12), Banyumas (13,50), Rembang (15,41), Banjarnegara (15,46), Purbalingga (15,62), Pemalang (16,04), Brebes (17,17), Kebumen (17,47), dan Kabupaten Wonosobo (17,58). Ini berdasarkan catatan kami per Maret 2018. Terdapat 14 daerah di Jateng yang masuk zona merah angka kemiskinan, kata Kepala Bappeda Jawa Tengah, Dr Prasetyo Aribowo saat menjadi pemateri dalam Forum Perangkat Daerah Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah di Hotel Grand Wahid Salatiga, Kamis (14/3). Dia mengatakan, selain itu sembilan daerah lainnya di Jateng masuk zona kuning. Kesembilan daerah tersebut adalah Kabupaten Kendal (9,84), Temanggung (9,87), Pati (9,90), Karanganyar (10,01), Boyolali (10,04), Pekalongan (10,06), Wonogiri (10, 75), Magelang (11,23), dan Kabupaten Cilacap (11,25). Meski angka kemiskinan sebagian daerah Jateng tinggi, namun secara umum Provinsi Jawa Tengah masih cukup baik, yakni 11, 32 persen, di atas ambang batas ukuran angka kemiskinan secara nasional sebesar 9,82 persen, paparnya. Zona Hijau Kemudian, 12 daerah lain di Jawa Tengah masuk zona hijau yang berarti aman. Ke-12 daerah itu adalah Kota Semarang (4,14), Kota Salatiga (4,84), Kota Pekalongan (6,75), Kabupaten Kudus (6,98), Jepara (7,00), Kabupaten Semarang (7,29), Sukaharjo (7,41), Kota Tegal (7,81), Kota Magelang (7,87), Kabupaten Tegal (7,94), Batang (8,69), dan Kota Surakarta (9,08). Jadi kinerja tertinggi Provinsi Jawa Tengah sampai September 2018 sebesar 1,82 persen. Persentase ini menurut kami masih cukup tinggi, jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia, imbuhnya. Sementara itu, Deputi Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah, Ika Tedjaningrum menerangkan mengenai upaya Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem Regional Investor Relation Unit (RIRU). Dijelaskan, tujuan adanya RIRU untuk menyinergikan peran kementerian atau lembaga bersama Bank Indonesia dalam mengelola persepsi positif di tingkat provinsi. Peran ini berguna untuk mendorong aliran investasi. Tak hanya itu, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah juga memiliki sistem bernama Koridor Ekonomi Perdagangan, Investasi dan Pariwisata Jawa Tengah (Keris Jateng). Keris Jateng merupakan forum koordinasi antara Pemrov Jateng dan Bank Indonesia untuk mengintegrasikan sumber daya dan kekuatan daerah, katanya. Ika mengatakan, Keris Jateng berperan penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor, seperti perdagangan, pariwisata dan investasi Jawa Tengah supaya mampu meningkatkan daya saing secara global dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dia menjelaskan, sejumlah stakeholders yang terlibat dalam forum Keris Jateng itu di antaranya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemrov Jateng. Hal itu seperti Disporapar, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng. Selain itu Bappeda dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Tengah. Program kerja Keris Jateng 2019 meliputi dua hal, yakni promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata serta investment challenge (tantangan berinvestasi), paparnya. Dijelaskan, sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata, meliputi menghadiri undangan forum bisnis di dalam dan luar negeri, merawat dan meng-update website Keris Jateng, menyusun dan mencetak buku presentasi setiap triwulan. (arw-22)